Langkah Cepat..DPD Golkar Kota Kediri Bentuk TPF Dan Koordinasi Dengan Ketua DPRD, Terkait Dugaan Penggunaan Ijasah Palsu

Reporter : M.Zahid Alfatih
Editor. : Mulyo Nugroho

Kediri | i-news.id

DPD Partai Golkar Kota Kediri mengambil langkah cepat dengan membentuk Tim Pemcari Fakta (TPF), untuk mencari kebenaran informasi terkait munculnya kasus oknum anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Golkar Andayani Nur Hidayati, SE yang diduga menggunakan ijasah palsu dalam pencalegan.

Tim TPF diberi batas waktu paling lama 30 hari sejak diberikan SK nya, dan hasil kerja TPF akan dijadikan rekomendasi, pertimbangan dan keputusan oleh DPD Partai Golkar Kota Kediri dalam mengambil langkah selanjutnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Juwito, SPd mengatakan, DPD telah mengambil langkah langkah kongkrit, yakni membentuk TPF, dan tim yang beranggotakan 7 orang itu melakukan investigasi untuk menggali kebenaran dugaan penggunaan ijasah palsu oknum anggota dewan dari Golkar. ” DPD Partai Golkar Kota Kediri telah mengambil langkah cepat terkait munculnya kasus salah satu Anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Golkar yang diduga menggunakan ijazah palsu, ” katanya kepada wartawan di kantor DPD Golkar Kota Kediri Sabtu (4/4/2020).

Saat didampingi Sekretaris Drs.Abdurrochman, M.Pd.I, M.Pd dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Saiful Atok, M.Pd.I, Juwito menegaskan, setelah TPF ini diberikan Surat Keputusan (SK) oleh DPD Golkar, agar segera bergerak cepat bekerja sesuai dengan tupoksinya, ” Tim ini akan bertugas melakukan investigasi mengumpulkan fakta-fakta dan data atau informasi yang berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan Andayani Nur Hidayati, ” tegasnya.

Meski sudah terbentuk TPF, lanjut Juwito, DPD Golkar akan selalu melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan konsultasi dengan Ketua DPRD Kota Kediri serta Badan Kehormatan (BK) DPRD, karena kasus dugaan penggunaan ijasah palsu ini sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian maupun ke DPRD. ” Kami mempersilahkan polisi untuk melakukan proses hukum, karena itu memang menjadi kewenangan para penegak hukum. Memang penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Andayani Nur Hidayati, SE dari Partai Golkar sudah dilaporkan polisi, dan kami menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Kita juga tidak bisa intervensi atau ikut campur, karena ini sudah masuk keranah hukum. Selain itu kami juga selalu melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Kota Kediri, ” tegasnya.

Ketika ditanya terkait lolosnya Andayani Nur Hidayati, SE pada awal mendaftar sebagai calon Legislatif, Juwito menegaskan, pada waktu mendaftar semua dokumen kelengkapan persyaratan calon sudah terpenuhi. ” Dokumen pencalonan sudah memenuhi persyaratan dan sudah sesuai ketentuan, namun jika kemudian hari ada permasalahan, sudah bukan kewenangan kita, ” tegas Juwito.

Bahkan Juwito mengaku, saat proses ferifikasi pencalegan pada 2014 lalu yang menangani Ridwan Haryudi, karena dia sebagai petugas ferifikasi persyaratan pencalegan. “Pengumpulan dokumen berkas pada bagian administrasi DPD yang diberi tugas untuk mengumpulkan dokumen persyaratan yaitu Yudi (Ridwan Haryudi), dan hasilnya tidak ada permasalahan secara organisasi,” urainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) telah melaporkan dugaan penggunaan ijasah palsu oleh oknum anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Golkar Kota Kediri kepada Polres Kota Kediri.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *